Seputar Indonesia Timur — Keterlibatan petani lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengutamakan pembelian bahan pangan langsung dari petani setempat.
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kemendagri, Arie Satria, menyampaikan hal tersebut di Jayapura, Senin. Ia menilai pemerintah provinsi perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pengadaan kebutuhan pangan SPPG melibatkan petani lokal.
“Pada Kamis (5/11) kami menggelar pertemuan monitoring guna pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Papua.Dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota agar SPPG dapat mengutamakan bahan pangan dari petani lokal,” katanya.
Pemda Diminta Perkuat Koordinasi dengan SPPG
Arie berharap sekretaris daerah (sekda) Provinsi Papua yang bertindak sebagai ketua Satgas Pengawasan MBG dapat turun langsung ke kabupaten dan kota. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus memberikan pemahaman kepada setiap SPPG mengenai pentingnya menggunakan bahan pangan hasil produksi petani setempat.
Ia juga menegaskan bahwa SPPG yang selama ini mendatangkan bahan makanan dari luar Papua perlu beralih dengan membeli langsung dari petani lokal.
“Jadi yang selama ini mengambil bahan makanan dari luar Papua agar wajib membeli langsung dari petani lokal,” ujarnya.
Menurut Arie, keterlibatan petani dalam rantai pasok program MBG tidak boleh diabaikan. Program tersebut diharapkan memberikan manfaat kepada dua kelompok sekaligus, yakni anak-anak sebagai penerima makanan bergizi dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
Arie menjelaskan bahwa kebutuhan pangan untuk program MBG dapat menjadi peluang bagi pengembangan hasil pertanian masyarakat. Pengadaan bahan pangan dari petani setempat juga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong perputaran uang di wilayah Papua.
“Kebutuhan pangan ini harus menjadi program MBG yang berpeluang menghasilkan pertanian masyarakat sekaligus mendorong perputaran uang di daerah,” katanya.
Selain memperluas pasar bagi hasil pertanian, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menekan harga di pasar serta mengendalikan inflasi. Peningkatan aktivitas ekonomi daerah juga berpeluang mendukung penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Arie menambahkan, koordinasi antarlembaga tetap diperlukan untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis yang muncul selama pelaksanaan program MBG. Dengan langkah tersebut, penyelenggaraan program di Papua diharapkan berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG, sehingga penyelenggaraannya di Papua dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.