Berulah 101 kali, 43 Orang Tewas dalam 6 Bulan Terakhir oleh KKB di Papua


Seputar Indonesia Timur — 
Selama enam bulan pertama tahun 2025, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mencatat terjadi 101 aksi kekerasan yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di berbagai wilayah Papua.

Insiden yang berlangsung dari Januari hingga Juni 2025 ini menyebabkan puluhan korban jiwa, baik dari kalangan sipil maupun aparat keamanan.

Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin, mengungkapkan bahwa rentetan aksi tersebut menewaskan sedikitnya 43 orang. Dari jumlah tersebut, 37 korban merupakan masyarakat sipil, sementara 4 anggota Polri dan 2 personel TNI juga menjadi korban jiwa.

Selain korban meninggal, Polda Papua juga mencatat ada 47 orang lainnya mengalami luka-luka, terdiri dari warga sipil dan aparat TNI-Polri.

Patrige menegaskan bahwa kekerasan yang terus berlangsung ini memicu kekhawatiran serius. Aksi-aksi KKB tidak hanya mengancam keamanan masyarakat tetapi juga memperparah ketidakstabilan di Papua. Bahkan di tengah upaya pemerintah menjaga situasi kondusif, serangan KKB terus terjadi di berbagai wilayah.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua juga mencatat terjadinya 40 kasus kekerasan di Papua sepanjang Januari hingga Juni 2025.

Dari seluruh kasus tersebut, kontak senjata dan penembakan mendominasi dengan 27 kasus. Selain itu, terdapat 11 kasus penganiayaan, 1 kasus pengrusakan, dan 1 kasus kerusuhan.

Komnas HAM Papua menyoroti bahwa kekerasan paling banyak terjadi di:

  • Kabupaten Yahukimodi Papua Pegunungan, dengan 8 kasus
  • Kabupaten Intan Jayadi Papua Tengah, dengan 7 kasus
  • Kota Jayapura, dengan 5 kasus

Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menekankan pentingnya penanganan serius terhadap konflik yang terus berulang. Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi juga harus dibarengi upaya dialog dan perlindungan terhadap warga sipil.

Aksi-aksi kekerasan yang terus berulang di Papua ini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk lembaga kemanusiaan dan pemerhati keamanan.

Pemerintah Indonesia didesak untuk mencari solusi jangka panjang agar masyarakat Papua bisa hidup dengan aman dan damai, tanpa bayang-bayang kekerasan bersenjata.