Seputar Indonesia Timur — Gibran Tanggapi Santai Wacana Kantor Wapres di IKN dan Papua.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kesiapannya untuk berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Papua, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Ia merespons santai berbagai wacana terkait lokasi kerjanya.
“Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” kata Gibran dengan nada santai saat ditanya wartawan, seperti dikutip dari Antara, Senin (28/7/2025).
Pernyataan Gibran menanggapi wacana dari sejumlah partai politik di DPR yang mengusulkan agar Wapres memiliki kantor di IKN guna mendukung percepatan pembangunan ibu kota baru.
Sebelumnya, ada pula usulan agar Gibran berkantor di Papua untuk memimpin pelaksanaan percepatan pembangunan berdasarkan amanat UU Otonomi Khusus Papua.
Siap Tugas di Manapun Demi Dukung Program Presiden
Gibran menyatakan dirinya siap bertugas di wilayah mana pun, termasuk di Papua maupun IKN, karena posisinya sebagai pembantu Presiden.
“Sebagai pembantu Presiden, saya siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN. Kami menunggu perintah Presiden,” ujarnya menegaskan.
Gibran juga menyampaikan bahwa selama ini ia lebih banyak turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa berbagai program prioritas dan visi misi Presiden berjalan sesuai rencana.
“Saya bisa berkantor di mana saja. Saya lebih sering di lapangan memastikan program-program dan visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” tambahnya.
Istana Belum Punya Rencana Kirim Wapres ke IKN
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap semua masukan, termasuk dari Fraksi Partai NasDem yang mengusulkan agar Wapres berkantor di IKN. Namun, hingga saat ini, belum ada rencana resmi untuk menugaskan Gibran ke sana.
“Kami menerima semua masukan terkait IKN, tapi sejauh ini tidak ada rencana untuk menempatkan Wapres berkantor di sana,” ujar Prasetyo kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7).
IKN sebagai proyek strategis nasional memang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Meski begitu, penempatan pejabat tinggi seperti Wapres di IKN masih memerlukan pertimbangan matang.