Seputar Indonesia Timur — Papua Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tertinggi di Indonesia berdasarkan pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 10 November 2026 pukul 18.00 WIB.
Plt Kapusdatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa total hotspot yang terpantau mencapai 342 titik. Sementara itu, luas lahan yang sedang ditangani akibat karhutla tercatat sebanyak 859 hektar.
“Total titik api yang bisa kami pantau sebanyak 342 titik api dan lahan yang sedang ditangani saat ini sebanyak 859 hektar. Titik api terbanyak terdapat di Papua Selatan dengan persentase kenaikan sebanyak 94 persen,” kata Berton dalam jumpa pers, Rabu (11/11/2026).
Luas Lahan Karhutla di Sejumlah Daerah
Selain memantau peningkatan jumlah hotspot, BNPB juga mencatat luas area terdampak yang masih dalam proses penanganan di beberapa wilayah.
Papua Selatan mencatat area penanganan karhutla seluas 398 hektar. Sementara itu, Kalimantan Timur berada di angka 115 hektar.
Berton menjelaskan bahwa penanganan kebakaran masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. BNPB meminta pemerintah daerah bersama personel terkait memperketat pengawasan terhadap potensi kebakaran sekaligus mempercepat upaya pemadaman.
Penanganan dilakukan melalui dua jalur, yakni operasi udara dan pengerahan satuan tugas darat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Untuk mendukung penanganan karhutla, sebanyak 42 alat utama sistem persenjataan (alutsista) udara dikerahkan pada 10 November 2026. Armada tersebut menjalankan sejumlah tugas, mulai dari patroli hingga pemadaman api.
Dari total armada yang disiapkan, 18 unit digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca (OMC). Adapun 24 helikopter lainnya bertugas melakukan pemadaman melalui metode water bombing atau penyiraman air dari udara.
Berton juga memaparkan asal institusi yang mengerahkan armada udara untuk operasi tersebut.
“Berdasarkan institusi, 30 berasal dari BNPB, 10 unit berasal dari TNI, 3 unit berasal dari masing-masing, Kemenhut 1, PT Sinarmas 1, PT LNG 1,” pungkas dia.