Seputar Indonesia Timur – Kesepakatan telah diambil Panitia Kerja RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di DPR untuk ibu kota tiga provinsi baru di Papua.
Ketiga ibu kota tersebut meliputi, Kabupaten Merauke untuk Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Nabire untuk Provinsi Papua Tengah, serta Kabupaten Jayawijaya untuk Provinsi Papua Pegunungan.
“Pada tanggal 27 Juni 2022, panja memutuskan ibu kota provinsi masing-masing dalam RUU pembentukan daerah provinsi di Papua,” ujar Ketua Panja RUU DOB Papua Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada (28/6).
Bukan hanya itu, DPR juga telah menyepakati wilayah cakupan tiga provinsi baru tersebut. Provinsi Papua Selatan meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, serta Kabupaten Asmat.
Kemudian untuk Provinsi Papua Tengah mencakup Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Deian.
Dan yang terakhir, Provinsi Papua Pegunungan mencakup Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lani Jaya, dan, serta Kabupaten Nduga.
Dalam proses kesepakatan ini, sempat terjadi perdebatan dalam menentukan ibu kota Provinsi Papua Tengah, hingga pada akhirnya ditetapkanlah Nabire dalam pilihan.
Sementara , Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa perbedaan pandangan itu terlihat dari pendapat bupati di delapan kabupaten Papua Tengah.
Menurutnya, dari delapan kabupaten yang ada di Papua Tengah, enam di antaranya sepakat Nabire menjadi ibu kota, namun terdapat dua kabupaten yang memilih Mimika.
“Ada sebagian yang mendukung Nabire, itu didukung oleh enam bupati dari delapan itu,”Kemudian Mimika didukung enam bupati. Nah waktu itu kami sampaikan, kami sudah putuskan di Nabire dengan berbagai pertimbangan,” terangnya.
Doli menjelaskan, Nabire jadi ibu kota Papua tengah dengan pertimbangan untuk pemerataan pembangunan.
“Pertama, ini kan pemekaran ini tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Nah Mimika dengan kota Timikanya itu kan sudah menjadi kota yang cukup maju, bukan hanya kota yang dikenal di Indonesia, tetapi di dunia internasional,” jelasnya.
“Jadi kalau misal kita tarik (ibu kota) lagi di situ (Mimika), berarti kan daerah lain ya tidak tercapai aspek pemeratannya,” pungkasnya menambahkan.