Seputar Indonesia Timur — Kondisi para pengungsi akibat konflik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Sosial (Kemensos) kini menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mempercepat penanganan warga yang terdampak.
Kemensos dan Komnas HAM sepakat memperkuat koordinasi, terutama dalam memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi. Pemerintah juga mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki proses pendataan agar bantuan dapat segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan keselamatan dan kenyamanan pengungsi menjadi prioritas. Ia menyampaikan hal tersebut setelah menerima audiensi Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian.
Menurut Agus, Kemensos sudah memberikan bantuan kedaruratan kepada sekitar 1.000 jiwa pengungsi mandiri di sejumlah lokasi. Para pengungsi tersebut tidak menempati shelter khusus dan menyebar di beberapa titik.
Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan pangan dan sandang. Kemensos menyalurkan beras, minyak goreng, biskuit, mi instan, gula pasir, kopi bubuk, selimut, pakaian dewasa, serta pakaian anak.
Ribuan Pengungsi Membutuhkan Bantuan
Komnas HAM mencatat jumlah warga yang mengungsi akibat eskalasi kekerasan di Kabupaten Puncak mencapai lebih dari 5.000 jiwa. Jumlah tersebut masih dapat berubah karena para pengungsi tersebar di berbagai lokasi.
Saurlin P. Siagian mengatakan data pemerintah provinsi mencatat sekitar 2.239 pengungsi. Namun, Komnas HAM memperkirakan jumlahnya bisa menembus 5.000 orang.
Kondisi tersebut membuat penanganan pengungsi membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan ketersediaan makanan, tetapi juga memenuhi kebutuhan kesehatan dan tempat tinggal sementara.
Para pengungsi membutuhkan makanan pokok seperti sagu, telur, minyak goreng, dan beras. Dalam situasi darurat, mereka juga memerlukan makanan siap saji yang mudah didistribusikan.
Selain pangan, bantuan lain mencakup pakaian layak pakai, obat-obatan, pemeriksaan medis, perlengkapan kebersihan, serta hunian sementara.
Kemensos juga membuka kemungkinan memberikan santunan kepada korban meninggal dunia dan korban luka berat. Namun, pemerintah daerah harus mengusulkan data korban terlebih dahulu agar bantuan dapat diproses.
Kemensos Dorong Percepatan Pendataan
Agus Jabo menilai proses pendataan menjadi bagian penting dalam penanganan konflik di Kabupaten Puncak. Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan jumlah serta jenis bantuan yang harus disalurkan.
Ia meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai instansi dalam mengidentifikasi para pengungsi. Setelah data terkumpul, kepala daerah dapat mengajukan usulan bantuan kepada Kemensos.
Menurut Agus, kondisi pengungsi di Kabupaten Puncak cukup dinamis. Sebagian warga berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, bahkan keluar dari wilayah Kabupaten Puncak.
Karena itu, Kemensos dan Komnas HAM perlu terus memperbarui data. Langkah tersebut penting agar bantuan tidak terlambat dan dapat menjangkau pengungsi yang berada di lokasi berbeda.
Kemensos memastikan pihaknya siap memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Pemerintah berharap kerja sama dengan Komnas HAM dan pemerintah daerah dapat mempercepat penanganan pengungsi.
Sinergi tersebut juga diharapkan mampu memastikan masyarakat terdampak konflik memperoleh kebutuhan dasar secara layak. Penanganan yang cepat menjadi penting agar kondisi para pengungsi tetap aman selama berada di tempat pengungsian sementara.