4 Bulan Lebih Pilot Susi Air Disandera OPM

Seputar Indonesia Timur – Diketahui Selandia Baru mulai buka suara mengenai pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang merupakan warga negaranya masih disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) semenjak lebih dari empat bulan lalu.

Lewat pernyataan tertulis, juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT) Selandia Baru menyebut, pemerintahnya masih melakukan berbagai cara untuk memastikan keselamatan Mehrtens. Pernyataan tersebut disampaikan Wellington setelah OPM mengancam akan membunuh Mehrtens apabila tak ada negosiasi dalam waktu dekat.

“Keselamatan Merhtens adalah prioritas kami. Kami akan melakukan apa saja yang kami bisa untuk memastikan resolusi damai dan keselamatan pembebasan Mehrtens,” kata juru bicara tersebut dikutp dari CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

Kemudian, Jubir Kemlu Selandia Baru jugua berkata, “Termasuk bekerja sama secara erat dengan pemerintah Indonesia.”

Selanjutnya, dia menerangkan Selandia Baru sudah mengerahkan staf konsuler ke Papua.

Jubir tersebut juga mengatakan, Pemerintah Wellington juga mendukung keluarga Mehrtens yang ada di Selandia Baru dan Indonesia. Istri Mehrtens sendiri merupakan warga negara Indonesia. Pilot itu disebut ikut tinggal di RI selama beberapa waktu.

Akan tetapi, untuk saat ini keluarga Mehrtens memerlukan privasi.

“Mereka telah meminta privasi di situasi yang sangat menantang ini,” lanjut jubir tersebut.

Ancaman OPM

Dalam video yang dirilis pada 26 Mei lalu, Mehrtens mengatakan, OPM akan menembak dirinya apabila tidak ada negosiasi dalam dua bulan ke depan.

Sementara itu, pasukan Indonesia masih berusaha mengedepankan negosiasi untuk menyelamatkan pilot tersebut. Tetapi, hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru.

Dalam video yang lain, Rumianus Wandikbo dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta negara lain terlebih dalam pembicaraan Indonesia dan kelompok separatis. Negara tersebut di antaranya Selandia Baru, Australia, dan sejumlah negara Barat.

“Kami tidak meminta uang. Kami benar-benar menuntut hak kami untuk kedaulatan,” ujar Rumianus di rekaman tersebut.

Menko Polhukam Mahfud MD, saat menanggapi rekaman itu mengatakan, bahwa pemerintah tak akan melibatkan negara lain dalam membebaskan Mehrtens.

“Kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya tidak boleh melibatkan negara lain. Ini internal kita, dan kita bisa melakukan itu,” ucap Mahfud pada akhir Mei lalu.

Menurut Mahfud, jika pemerintah menerima bantuan dari pihak lain, maka pihak luar akan ikut campur, termasuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM internasional yang datang ke kita,” tambahnya.

OPM menculik Mehrtens sudah sejak 7 Februari lalu. Sampai saat ini, keberadaannya belum diketahui. Selandia Baru sendiri terus menekankan supaya upaya penyelamatan dilakukan secara damai.