Seputar Indonesia Timur – Irjen Mathius D. Fakhiri, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua mengatakan, sebanyak 1.297 Tempat Pemugutan Suara (TPS) dari 15.213 TPS di wilayah hukum Polda Papua, belum melaksanakan pemilu, pada Rabu (14/2/2024).
Kapolda Papua menyebut, tertundanya pemungutan suara di beberapa TPS ini disebabkan pelaksanaan sistem Noken yang membuat beberapa kubu berseteru.
“Di Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Induk ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan,” ucapnya di Jayapura, Rabu (14/2/2024).
Kapolda juga menuturkan, konflik pembagian suara dalam pelaksanaan sistem Noken jadi satu kendala utama yang membuat pemungutan suara tertunda di lebih dari seribu TPS.
“Sebenarnya saya berulang kali menolak adanya ikat suara di sistem noken, harusnya di Pemilu kali ini sudah tidak ada. Di Puncak Jaya tidak bisa (pemungutan suara) karena tarik ulur suara, yang ada di Paniai sama juga,” tutur Fakhiri.
“Jadi semua kepentingan politik-politik yang berkaitan dengan suara itu, saya berharap yang belum selesai, besok bisa dituntaskan,” imbuhnya.
Ada dua provinsi yang proses pemungutan suaranya tertunda karena sistem noken ada.
Pertama ada di Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS. Jumlah itu terbagi di Kabupaten Paniai sejumlah 92 TPS, Intan Jaya 383 TPS dan Puncak Jaya 697 TPS.
Lalu, Papua Pegunungan dengan total 91 TPS yang tertunda. Yakni di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan Tolikara 87 TPS.
Untuk di Puncak Jaya, perebutan suara dalam sistem noken membuat bentrok massa dan saling serang menggunakan panah serta batu.
Fakhiri mengatakan, ada total 34 TPS di Provinsi Papua yang belum melakukan pemungutan suara dan semuanya dikarenakan terhambatnya proses pendistribusian logistik Pemilu.
“Di Papua induk ini terkendala karena harus carter heli sehingga menjadi kendala karena faktor alam, saya berharap besok (15/2/2024) bisa ada susulan,” ujarnya.
Dari 34 TPS di Papua yang belum melakukan pemungutan suara, yakni Kabupaten Keerom 1 TPS, Mamberamo Raya 16 TPS, Sarmi 8 TPS dan Waropen 9 TPS.