Seputar Indonesia Timur – Diberitakan, rencana pemindahan makam Tokoh Papua Theys Hiyo Eluay dari Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, ditolak tegas oleh Front Mahasiswa Papua.
Penolakan inin diserukan mahasiswa dalam orasi di lapangan upacara Kantor Bupati, Gunung Merah, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Kamis 16 Mei 2024.
Dalam demonstrasi tersebut, setidaknya ada lima poin pernyataan Front Mahasiswa Papua.
Salah satunya mereka menyebut masih banyak persoalan yang bisa ditangani oleh Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, daripada mengurusi pemindahan makam Theys Hiyo Eluay.
Bukan hanya itu, mereka juga meminta Pj Bupati Triwarno Purnomo bertangungjawab atas tindakan merendahkan harkat dan martabat Ondofolo Theys Hiyo Eluay. Bahkan, mereka meminta negara bertanggungjawab atas kematian Theys Hiyo Eluay.
Front Mahasiswa Papua juga meminta negara untuk menyelesaikan rentetan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Mereka menuntut negara memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi.
“Kami akan memobilisasi massa yang lebih banyak jika kelima aspirasi tersebut tidak segera dijawab,” ujar salah satu mahasiswa dalam orasi di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten Jayapura.
Pemindahan Makam Keinginan Keluarga Bukan Pemerintah
Di sisi lain, Kepala Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Abdul Hamid Toffir menjelaskan, Pemerintah Jayapura tidak pernah memiliki rencana untuk memindahkan makam Theys Hiyo Eluay.
“Pemindahan makam tersebut adalah permintaan keluarga bukan dari pemerintah daerah Kabupaten Jayapura,” jelas Abdul Toffir mewakili Penjabat Bupati Triwarno Purnomo.
Sebelumnya, kata Abdul, mendiang Theys Hiyo Eluay sudah berpesan pada anak-anaknya dan keluarga besar. Yang mana pesan itu untuk menempatkan jenazahnya di tempat yang layak apabila dirinya meninggal dunia kelak.
Abdul melanjutkan, pihak keluarga mendiang Theys Eluay ingin agar makam dapat dipindahkan ke tempat yang layak. Alasannya supaya makam Theys bisa dirawat dengan baik.
“Terkait aspirasi yang lain ada kewenangan yang mengatur persoalan itu sehingga pemerintah kabupaten mempunyai keterbatasan,” pungkasnya.