Pemerintah Setuju Pembangunan Smelter Freeport di Papua

Seputar Indonesia Timur – Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, pemerintah sudah menyetujui pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua.

Diketahui hal ini merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI sampai 2061.

Bukan hanya itu, Bahlil juga mengatakan, dengan smelter di Papua, masyarakat Papua dapat merasa adanya manfaat dari konsentrat yang berasal dari daerahnya.

“Supaya orang Papua juga merasa bahwa tembaganya betul, konsentratnya betul dari Papua, harus ada smelternya juga di Papua,” katanya dalam peresmian smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur, pada Kamis (27/6).

Bahlil juga menuturkan, tidak adil apabila pemerintah tidak memperpanjang kontrak IUPK pada PTFI. Sebab, Freeport sudah memenuhi syarat, yang mana termasuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

Belum lagi, pemerintah akan menerima tambahan 10 persen saham Freeport yang mana menjadi 61 persen.

“Rasa-rasanya sih agak kurang adil kalau tidak kita memberikan perpanjangan tambahan, karena sudah bangun smelter di Gresik dan kita akan mendapatkan lagi saham tambah 10 persen,” ujarnya.

Diberitakan, PTFI meresmikan operasi smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Kamis (27/6).

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menjelaskan, bahwa smelter tembaga single line ini akan menjadi yang terbesar di dunia. Smelter ini mempunyai kapasitas sekitar 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

“Outputnya dari smelter ini sekitar 650 ribu ton katoda tembaga dan juga akan bisa dimurnikan di sini pada Desember nanti yaitu lumpur anoda yang akan menghasilkan emas dan perak serta beberapa logam lainnya,” jelasnya.

“Jumlah emasnya kira-kira 50-60 ton dan peraknya 220 ton per tahun,” imbuhnya.