Seputar Indonesia Timur – Selama pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan datang, Polda Papua mengatakan ada 12 kabupaten masuk dalam kategori rawan konflik.
“Kabupaten yang masuk dalam daftar rawan konflik antara lain Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, dan Yalimo,” kata Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri dalam keterangannya, pada Selasa (11/7).
Mathius mengatakan, dari hasil pemetaan yang ada, tingginya potensi konflik itu dikarenakan sistem Pemilu yang masih menggunakan sistem noken.
Ia menjelaskan, jika dalam sistem noken ini, mereka yang berkontestasi dalam Pemilu bisa merebut suara yang tersisa. Jadi tidak jarang, hal itu akan berujung pada timbulnya korban jiwa untuk memperoleh suara tambahan.
Oleh karena itu, Mathius menyebut mekanisme tersebut harus menjadi perhatian serius supaya keamanan dan keselamatan masyarakat bisa terjamin.
Ia juga mengaku sudah meminta Pemerintah Daerah, KPU, dan Bawaslu untuk mengantisipasi ancaman tersebut khususnya terkait penentuan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
“Saya ada minta kepada pemerintah daerah masing-masing termasuk lewat teman-teman KPU, Bawaslu. Kita untuk betul-betul nanti mengontrol nanti bagaimana DPT-nya,” ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga berharap agar ke depannya pelaksanaan Pemilu di Papua juga bisa diselenggarakan dengan sistem one man one vote. Sehingga harpannya tidak ada lagi nyawa yang melayang seperti ketika menggunakan metode noken.
“Nah ini yang kita mau pemerintah nanti bertahap itu harus dihilangkan. Syukur-syukur Papua ke depan nanti sudah one man one vote,” tuturnya.