3 Provinsi Baru di Papua Butuh Lebih dari 3.000 ASN

Seputar Indonesia Timur – Pembentukan tiga provinsi baru yang ada di Tanah Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan meningkatkan belanja pegawai pemerintah secara cukup signifikan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkiraman, tiga provinsi baru yang ada ini membutuhkan paling tidak 3.000 pegawai.

“Hitung-hitungan sementara, kalau merujuk pengalaman lalu untuk Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara, minimal diperlukan 22 OPD (organisasi perangkat daerah) di tingkat provinsi dan juga hitungan sementara kurang-lebih 1.053-1.055 pegawai di masing-masing provinsi,” terang Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (14/7/2022).

Benni juga menjelaskan, ribuan pegawai itu sudah menghitung kebutuhan untuk semua staf sampai eselon tertinggi.

“(Jumlahnya juga masih) sangat tergantung pada urusan masing-masing daerah tadi. Bukan tidak terbuka kemungkinan bisa bertambah,” ujarnya.

Pemenuhan kebutuhan pegawai ini dapat menjadi suatu tantangan di masa depan, sebab  keistimewaan Papua sebagai daerah otonomi khusus mengamanatkan supaya orang asli Papua banyak berkontribusi dalam setiap lini pemerintahan.

“Undang-undang mengatakan 80 persen pegawainya adalah berasal dari orang asli Papua. Jadi kita harus mencari sebanyak mungkin untuk bertugas di situ,” kata Benni.

“Sumbernya bisa bermacam-macam, bisa dari pusat, bisa pegawai dari provinsi yang ingin pindah, dari kabupaten di provinsi itu yang ingin mengabdikan diri, atau individu yang ingin mendaftarkan diri sebagai PNS,” imbuhnya.

Sampai saat ini, tiga undang-undang mengenai tiga provinsi baru di Papua belum juga diundangkan.

Berdasar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, paling lambat 6 bulan semenjak undang-undang provinsi baru disahkan, 3 provinsi tersebut dikatakan sudah memiliki penjabat (pj) gubernur. Penunjukan pj gubernur ini nantinya merupakan kewenangan Presiden.

“Perlu dipastikan dulu kapan daerah akan diresmikan dan siapa yang nantinya menjadi pj kepala daerahnya. Itu PR pertama,” tutur Benni.