Seputar Indonesia Timur – Sejauh ini, masih banyak pelajar di Papua Barat yang merupakan orang asli Papua (OAP) masih menolak divaksin Covid-19. Dari banyaknya gelaran vaksinasi merdeka belajar, dominan pelajar non-Papua lah yang mau divaksin. Salah satunya vaksinasi yang dilakukan di SMKN 2 Manokwari.
Regina Wutoy selaku Kepala SMKN 2 Manokwari, mengatakan ada sebanyak 1.000 siswa di sekolah yang dia pimpin. Dari 1.000 siswa tersebut, ada 800 orang yang merupakan anak asli Papua.
“Merekalah yang rata rata menolak vaksin. Ada yang katanya takut suntik, ada juga yang mengaku tidak diijinkan orang tua. Dari gelaran vaksinasi ke tiga Rabu kemarin, hanya 189 siswa yang divaksin, di lokasi vaksinasi lain, saya pantau hanya 17 siswa kami yang ikut vaksin,” terang Regina, Kamis (23/9).
Regina mengungkapkan, padahal vaksinasi menjadi syarat utama supaya pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan.
Lanjutnya, informasi tersebut juga sudah disampaikan kepada orang tua siswa. Terlebih untuk SMK kelas 11 yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
“Solusinya kita harus duduk bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, siswa, komite dan Satgas Covid-19 untuk membicarakan hal ini. Agar ada keterbukaan alasan orang tua tidak mengijinkan anak mengikuti vaksinasi dan bagaimana solusinya,” ujarnya.
Regina menambahkan, apabila siswa belum divaksin, konsekuensinya PKL bagi siswa yang belum divaksin akan ditunda. Yang berarti siswa tersebut belum bisa diluluskan dari lembaga pendidikan.
Sementara itu, Kepala Bidang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Arius Mofu mengungkapkan, bahwa penolakan tidak hanya terjadi di SMKN 2, tetapi hampir di semua sekolah tingkat yang sama di wilayah provinsi itu.
“Jadi yang menolak itu bukan siswanya, tapi orang tua dari siswa tersebut,” ungkapnya.
Dia juga menjelaskan, jika vaksinasi bagi pelajar sudah diatur oleh pemerintah. Dan sebagai warga negara yang baik, aturan tersebut haruslah dijalankan.
Apabila pada akhirnya target yang dianjurkan belum tercapai, pembelajaran tatap muka masih belum dapat dilaksanakan, kecuali bagi mereka yang akan mengikuti PKL.
“Kalau negara mengatur tidak boleh tatap muka karena belum di vaksin ya tidak masalah, kan ada sistem belajar daring, yang penting semuanya terprogram,” jelasnya
Walaupun demikian, untuk PKL, Arius mengatakan jika wajib dilakukan secara tatap muka. Karena, praktek secara online tidak mungkin bisa dilakukan.
“PKL nanti harus diatur tatap muka dan pengaturannya oleh pihak sekolah,” tambahnya.