Dilanda Kerusuhan, Papua Nugini Berlakukan Keadaan Darurat

Seputar Indonesia Timur – James Marape, Perdana Menteri Papua Nugini, mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari pada Kamis (11/1/2024). Pasca kerusuan yang terjadi ini, 15 orang meninggal dunia.

Marape menjelaskan, Pemerintah sudah melakukan pemecatan terhadap kepala polisi serta birokrat penting di departemen keuangan dan perbendaharaan. Pemerintah juga melakukan peninjauan pada penyebab kerusuhan.

“Saya meminta 1.000 tentara untuk bersiaga demi mencegah kerusuhan yang lebih meluas,” jelas Marape.

Diketahui, kekerasan terjadi di Ibukota Papua Nugini, Port Moresby pada Rabu (10/1/2024) malam waktu setempat.

Kerusuhan ini terjadi usai sekelompok tentara, petugas polisi dan penjaga penjara melancarkan protes atas pemotongan gaji mereka yang tidak bisa dijelaskan.

Kerusuhan pun menyebar dalam beberapa jam ke kota Lae, sekitar 300 km (186 mil) di utara ibukota Port Moresby.

Menurut pihak berwenang setempat, sebanyak delapan orang diberitakan tewas di Port Moresby, sementara tujuh orang tewas di Lae.

Kerugiaan bisnis pengusaha China

Kedutaan Besar China menyebut, bisnis-bisnis milik pengusaha China sudah menjadi sasaran dan menimbulkan kerugian.

“Terjadi pemukulan, penghancuran, penjarahan dan pembakaran, dan beberapa fasilitas komersial termasuk banyak toko Tiongkok dirampok,” ujar kedutaan China untuk Papua Nugini dalam sebuah pernyataan.

Beijing sudah mengajukan pengaduan pada pemerintah Papua Nugini dan Kementerian Luar Negeri China, yang mana mengatakan bahwa dua warga negaranya terluka ringan dalam kekerasan tersebut.

“Kami mengingatkan warga negara China di Papua Nugini untuk memperhatikan perubahan situasi keamanan di lapangan,” ucap Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

Anthony Albanese yang merupakan Perdana Menteri Australia mengatakan, komisi tinggi negaranya tengah memantau situasi tersebut, dan Canberra belum menerima permintaan bantuan apa pun dari Papua Nugini. DI mana secara rutin mereka dukung dalam bidang kepolisian dan keamanan.

“Kami terus mengimbau ketenangan di masa sulit ini. Kami belum menerima permintaan apa pun dari pemerintah Papua Nugini saat ini, tetapi teman-teman kami di Papua Nugini, kami memiliki hubungan yang baik dengan mereka,” terang Albanese.