Seputar Indonesia Timur — Presiden terpilih Prabowo Subianto membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta pelanggan listrik dengan daya di bawah 1.300 VA.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembatalan ini terjadi karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Menurutnya, proses penganggaran yang lambat membuat program tidak bisa diterapkan pada Juni dan Juli 2025.
“Kita rapat soal diskon listrik, tapi penganggarannya lambat. Jadi kalau dilaksanakan Juni–Juli, sudah tidak memungkinkan,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/6).
Sebagai alternatif, pemerintah memutuskan untuk memperbesar Bantuan Subsidi Upah (BSU). Awalnya, BSU diberikan sebesar Rp150 ribu per bulan untuk dua bulan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.
Kini, nilai bantuannya naik menjadi Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai Rp600 ribu. Program ini akan menjangkau 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer.
“BSU Rp300 ribu per bulan akan diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Kementerian Ketenagakerjaan yang akan menyalurkan program ini,” tambah Sri Mulyani.
Bukan hanya BSU, pemerintah juga meluncurkan empat kebijakan tambahan dalam paket stimulus ekonomi tahap kedua Prabowo. Rinciannya sebagai berikut:
- Diskon tiket transportasi umum (kereta, pesawat, dan kapal laut) senilai Rp940 miliar.
- Diskon tarif tol untuk Juni–Juli 2025 sebesar Rp650 miliar.
- Penambahan anggaran bansos sebesar Rp11,93 triliun.
- Perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen.
Total anggaran stimulus mencapai Rp24,44 triliun, dengan 96 persen atau Rp23,59 triliun bersumber dari APBN.
“Kami berharap kebijakan ini dapat menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II tetap mendekati 5 persen, di tengah tekanan kondisi global,” pungkas Sri Mulyani.