Seputar Indonesia Timur – Jusuf Kalla menyebut, bahwa akar konflik di Papua adalah salah sangka masyarakat Papua pada pemerintah pusat. JK mengatakan, masyarakat Papua selama ini menganggap pemerintah pusat menguras kekayaan alam Papua.
“Padahal selama ini yang terjadi apa yang diberikan pemerintah pusat kepada rakyat Papua jauh lebih besar dari apa yang diambilnya dari Papua, baik ekonomi maupun politik,” kata Jusuf Kalla, setelah memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FISIP UI jurusan Hubungan Internasional Dialog Perdamaian “Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka” di Kampus UI, Kamis 25 April 2024, dilansir dari keterangan tertulisnya.
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 ini menjelaskan, apa yang diberikan pemerintah pusat lewat program otonomi khusus pada masyarakat Papua, jauh lebih besar daripada apa yang diperolehnya dari Papua.
Menurutnya, pandangan masyarakat Papua seolah-olah Indonesia merampok Papua, dan mengambil kekayaan alamnya.
Padahal, apa yang diberikan sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang diambil pemerintah dari pajak-pajak dan penerimaan Papua.
Tak hanya keistimewaan dalam hal ekonomi, ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia juga memberikan kewenangan politik yang sangat besar pada Papua. Di mana hanya memperbolehkan Orang Asli Papua (OAP) yang boleh mengikuti pemilukada di Papua.
“Ini di Papua jauh lebih federal daripada federal. Di Papua hanya orang asli Papua yang bisa jadi gubernur Papua. Di lain pihak secara hukum orang Papua bisa menjadi gubernur di Jawa atau Sulawesi, tapi orang Sulawesi tidak bisa menjadi gubernur atau bupati di Papua,” ucap JK.
JK sendiri meminta supaya pemerintah dapat memberikan pemahaman tersebut pada masyarakat Papua.
Bukan hanya itu, JK berharap supaya elite Papua bisa memperbaiki pengelolaan keuangan Papua. Karena, kata dia, sebanyak apa pun uang yang dikucurkan ke Papua, seringnya tidak sampai ke masyatakat dikarenakan pengelolaan yang kurang baik.