Seputar Indonesia Timur — Akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) sejak Senin (10/2/2025), aktivitas pemerintahan di Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan lumpuh total selama tiga hari terakhir.
Dilaporkan, ratusan ASN menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan yang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Para ASN menuntut agar penjabat gubernur Papua Pegunungan segera melantik pejabat definitif seperti sekretaris daerah (Sekda), eselon III, dan eselon IV. Selain itu, mereka juga menolak wacana pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Usai berunjuk rasa, para ASN kemudian menutup kantor gubernur Papua Pegunungan dengan spanduk yang berisi tiga tuntutan utama serta menutup pagar kantor sebagai bentuk protes.
Melansir dari Kompas.com, pagar kantor gubernur masih tertutup rapat, dan tidak ada satu pun ASN yang datang untuk berkantor.
Sampai saat ini, belum ada kepastian kapan aktivitas perkantoran di Papua Pegunungan akan kembali normal.
Keranius Yoman yang merupakan salah satu koordinator aksi menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pemalangan sampai Pj Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai, memberikan jawaban atas tuntutan mereka.
“Kami tidak akan membuka kantor sampai Pak PJ Gubernur memberikan jawaban secara langsung kepada ASN.”
“Beliau sendiri yang harus membuka palang kantor ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (13/2/2025).
Merespons aksi unjuk rasa ini, Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Pegunungan, Alpius Yigibalom, bertemu dengan ASN dan menyampaikan isi pesan WhatsApp dari Pj Gubernur Velix Wanggai guna menjawab tuntutan mereka.
Dalam pesan itu, Wanggai mengatakan, terkait pelantikan eselon III dan eselon IV, Surat Keputusan (SK) akan diserahkan minggu ini.
Terkait nilai standar SKD yang di bawah angka 200, diperlukan persetujuan dari Menpan-RB dan tengah dalam pembahasan.
“Penurunan TPP disebabkan oleh beban daerah yang meningkat dengan pembiayaan DPR dan OPD gubernur terpilih nanti serta pengurangan anggaran dari pusat,” katanya.
Sebagai informasi, penutupan kantor gubernur Papua Pegunungan ini menuai sorotan dari warga setempat.
Wilem, salah seorang warga Wamena, mengatakan bahwa penutupan kantor ini membuat masyarakat menjadi korban sebab tidak mendapatkan pelayanan publik.
“Saya berharap persoalan atas tuntutan dari para ASN itu segera terselesaikan sehingga tidak mengorbankan kepentingan masyarakat,” harapnya.
Situasi ini memperlihatkan pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan ASN guna mencapai solusi yang adil dan bijaksana.
Harapannya, dengan adanya respons dari Pj Gubernur Velix Wanggai, aktivitas pemerintahan di kantor gubernur Papua Pegunungan bisa segera normal kembali, dan membuat pelayanan publik bagi masyarakat tidak terganggu lagi.