Seputar Indonesia Timur – Dora Balubun yang merupakan Pendeta Sinode GKI Papua khawatir akan wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Sebab, selama ini pemekaran wilayah cenderung memicu konflik di Papua.
Ia kemudian memberikan contoh pada sejumlah daerah yang dimekarkan setelah Undang-undang Otonomi Khusus Jilid I pada 2001. Di mana beberapa daerah tersebut adalah Intan Jaya, Nduga, Maybrat, Ilaga dan Pegunungan Intan.
“Konflik hari ini di Papua, banyak justru sebenarnya paling besar dan sekarang ini begitu luas justru di daerah-daerah pemekaran itu,” ujar Dora, Senin (13/6).
Dora juga mengatakan, jika beberapa fasilitas memang dibangun pada daerah yang sudah dimekarkan. Yang mana fasilitas tersebut seperti kesehatan dan sekolah.
Akan tetapi, usai adanya pemekaran tersebut, dibentuk juga lembaga keamanan seperti Polres, Kodam dan sebagainya. Di mana berarti, banyak aparat yang diturunkan.
Dora menambahkan, beberapa fasilitas, akhirnya tidak dipakai sebagaimana mestinya. Selama ini, banyak sekolah yang malah dijadikan markas aparat keamanan, sementara masyarakat harus tersingkir.
“Kehadiran aparat keamanan ini kemudian menghadirkan konflik baru,” katanya.
Misalnya saja di Intan Jaya, sekolah malah menjadi markas Polri dan TNI. Yang kemudian berimbas dengan banyak anak yang tak bisa sekolah semenjak 2019.
Tak sampai disitu, di Intan Jaya, warga bahkan harus mengungsi. Begitu juga di daerah pemekaran lainnya seperti Ilaga dan Puncak Jaya.
“Konflik terjadi di mana-mana. Dan masyarakat harus keluar [mengungsi],” pungkasnya
Khawatir DOB Menambah Konflik
Dora menuturkan jika tak mengheran apabila warga Papua melakukan perlawanan dan akhirnya melahirkan organisasi seperti Papua Merdeka (OPM).
“Mereka juga peduli mengapa rakyat harus sampai keluar. Jadi ini kekerasan bukan karena bahwa ada OPM di sana, tetapi karena rakyat keluar,” ucapnya.
“Karena hadirnya aparat TNI dari Indonesia yang menggunakan fasilitas-fasilitas rakyat dan rakyat merasa terancam,” tambahnya.
Dora mengungkapkan, warga Papua menjadi takut dan khawatir sebab pengerahan aparat pasca-pemekaran. Di mana, mereka merasa dipantau.
Dia juga khawatir apabila adanya pemekaran (DOB), yang menyebabkan konflik di Papua akan terus bertambah.
“Mereka ke kebun harus lapor diri, apa yang harus dikerjakan harus diketahui oleh aparat dan sebagainya. Lalu kemudian, terjadi pembunuhan, terjadi saling penembakan antara aparat dan masyarakat sipil dan sebagainya yang mengakibatkan konflik terus terjadi di Papua sampai hari ini,” terangnya.
Seperti yang diketahui, pada April 2022, pemerintah dan DPR sepakat melakukan pemekaran tiga provinsi baru yang ada di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.
Akan tetapi, rencana tersebut ditolak sejumlah pihak. Di Papua, demonstrasi terus dilakukan oleh mahasiswa dan orang asli Papua supaya rencana tersebut diurungkan.