Seputar Indonesia Timur — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyoroti serius bencana longsor yang terjadi di ruas Jalan Trans Papua jalur Wamena–Jayapura pada Minggu, 8 Februari 2026. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah kendaraan terjebak dan menghambat arus distribusi barang ke wilayah pegunungan.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Dr. Wasuok Demianus Siep, meminta Kementerian PUPR bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan segera turun ke lapangan untuk melakukan penanganan darurat.
Ia berharap proses evakuasi kendaraan dan pembersihan material longsor bisa dilakukan secepat mungkin agar tidak menimbulkan risiko keselamatan.
“Kami mendapat laporan adanya longsor di beberapa titik. Kami berharap pihak terkait segera melakukan tindakan nyata agar kendaraan yang tertahan dapat keluar dan tidak menimbulkan korban,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Jalur Ekonomi Utama Pegunungan Papua
Menurut Wasuok, Jalan Trans Papua bukan hanya jalur penghubung antarwilayah, tetapi merupakan nadi ekonomi masyarakat di Papua Pegunungan.
Sebagian besar kebutuhan pokok dikirim dari Jayapura melalui jalur darat tersebut. Dibandingkan transportasi udara yang terbatas dan berbiaya tinggi, keberadaan jalan darat membantu menekan harga barang di daerah pegunungan.
Jika jalur ini terputus, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Jalan ini sangat penting untuk menekan mahalnya harga barang di Papua Pegunungan. Karena itu penanganannya harus cepat dan tepat,” tegasnya.
Risiko Besar Jika Terlambat Ditangani
Pemerintah daerah mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan bisa menimbulkan efek berantai. Selain mengganggu distribusi logistik, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan sopir maupun penumpang yang masih terjebak di lokasi.
Data detail mengenai titik longsor dan dampaknya masih terus dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan aparat terkait.
“Kami berharap tidak ada korban jiwa. Informasi di lapangan terus kami perbarui,” tambah Wasuok.
Peristiwa ini kembali menunjukkan beratnya tantangan pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan. Jalur Trans Papua membelah wilayah dengan kontur terjal, curah hujan tinggi, serta risiko bencana alam yang besar.
Karena itu, pemerintah daerah menilai jalur tersebut membutuhkan perhatian khusus, baik dari sisi perawatan rutin maupun mitigasi bencana.
Keberlangsungan akses jalan bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi, keterjangkauan harga barang, hingga kesejahteraan masyarakat di wilayah pegunungan Papua.