Seputar Indonesia Timur – Juliana J. Waromi yang merupakan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Papua, akan melaporkan oknum pegawai DPRD Papua ke polisi yang memalsukan tanda tangannya untuk pengangkatan tenaga honorer.
Juliana menbgatakan, setidaknya ada sekitar 40 SK tenaga honorer yang dipalsukan oleh oknum pegawai tersebut.
“Saya akan melaporkan resmi ini kepada polisi meski saya sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik beberapa waktu lalu,” ujar Juliana J. Waromi pada awak media di Kota Jayapura, Papua, Kamis (7/2/2024).
Juliana mengungkapkan, kasus ini berawal ketika dirinya dimintai keterangan oleh penyidik terkait Surat Keputusan (SK) pengangkatan honorer. Dari situ, dia meminta penyidik untuk memeriksa SK tenaga honorer yang beredar.
“Nanti penyidik sudah masuk dan mungkin sudah terdengar juga kalau penyidik akan tindak lanjut, akhirnya mereka (oknum pegawai DPRP itu) mau datang. Kasih tahu dan mau minta maaf, tapi saya bilang saya tidak bisa,” ungkapnya.
Juliana sendiri mengaku sudah menandatangani 70 SK pengangkatan tenaga honorer. Di mana jumlah tersebut termasuk sekuriti, sopir, dan cleaning service yang selama ini bekerja di DPRD Papua.
“Sekitar 60-70 honorer sudah termasuk kami punya sekuriti. Itu semua sudah ada di dalam termasuk yang akan diangkat untuk nanti ditempatkan di DOB,” ucapnya.
Dia juga mengaku bertanggungjawab atas 70 honorer tersebut. Sementara itu, 40 honorer yang SK-nya ditandatangani oleh oknum pegawai DPRD Papua tersebut diluar dari tanggungjawabnya.
“Yang saya tandangan itu saya bertanggung jawab dan saya sudah masukkan untuk gaji. Yang sisanya yang saya tidak tanda tangan, saya pending semua, ada sekitar 30 atau 40 lebih,” tuturnya.
Pemalsuan tanda tangan tersebut, kata Juliana, terkuak ketika SK itu diusulkan kembali.
Dia menduga, jika pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan oleh oknum pegawai DPRD ketika dirinya sedang tidak berada di tempat.
“Waktu pengusulan tanda tangan saya dipalsukan. Alasannya mungkin karena saat itu saya tidak ada di tempat,” tambahnya.