
Seputar Indonesia Timur — Kematian Irene Sokoy, ibu hamil yang berpulang bersama bayinya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Papua, mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas. Presiden memerintahkan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di wilayah tersebut untuk mencari sumber masalah dan memastikan kejadian serupa tidak berulang.
Instruksi ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seusai mengikuti rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/11).
“Beliau memerintahkan agar segera dilakukan perbaikan dan audit,” kata Tito.
Tito menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberi pesan khusus agar keselamatan ibu hamil dan bayi menjadi prioritas nasional. Peristiwa tragis yang dialami Irene menjadi pengingat bahwa sistem layanan kesehatan di Papua masih menghadapi tantangan besar.
“Pak Presiden menegaskan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Gubernur Papua Diminta Beri Pendampingan ke Keluarga Korban
Setelah mendapatkan laporan mengenai kasus Irene, Tito langsung menghubungi Gubernur Papua Mathius Fakhiri. Ia meminta Mathius untuk mendatangi keluarga korban dan memberikan bantuan secepat mungkin.
Upaya ini diharapkan dapat menunjukkan kehadiran negara dan memperkuat dukungan bagi warga yang terdampak insiden tersebut.
Audit Menyasar Rumah Sakit hingga Pejabat Dinas Kesehatan
Audit yang diperintahkan Presiden akan mencakup berbagai elemen layanan kesehatan, baik rumah sakit pemerintah, fasilitas swasta, maupun pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten. Pemerintah ingin mengetahui apakah ada kelalaian prosedur, minimnya fasilitas, atau lemahnya koordinasi antarinstansi.
Tito juga mengonfirmasi bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah diajak berkoordinasi. Budi bersama tim Kemendagri dijadwalkan turun langsung ke Jayapura untuk melakukan audit internal.
“Semua rumah sakit akan dikumpulkan, begitu juga pejabat-pejabat terkait di Dinas Kesehatan, baik dari provinsi, kabupaten, maupun pihak swasta,” ujarnya.
Langkah audit besar-besaran ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperbaiki layanan kesehatan di Papua secara menyeluruh. Dengan investigasi yang komprehensif, pemerintah berharap dapat menemukan titik lemah sistem dan memperbaiki kualitas layanan agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang layak.