Seputar Indonesia Timur — Australia, Papua Nugini (PNG), dan Indonesia mengadakan pertemuan tahunan para menteri pertahanan untuk memperkuat hubungan keamanan dan meningkatkan transparansi regional. Pertemuan ini digelar setelah perjanjian pertahanan baru antara Australia dan PNG — yang dikenal sebagai Perjanjian Pukpuk — sempat menimbulkan kekhawatiran di Indonesia.
Latar Belakang Kekhawatiran Indonesia
Perjanjian Pukpuk yang ditandatangani pada Oktober membuat Australia berkomitmen memperkuat kemampuan pertahanan PNG. Komitmen tersebut mencakup penyediaan senjata, peralatan militer, pelatihan, hingga latihan gabungan. Kesepakatan itu juga membuka peluang pertukaran personel antara kedua negara.
Perjanjian ini menjadi aliansi militer besar pertama Australia dalam lebih dari 70 tahun, setelah pakta ANZUS. Kini, PNG memiliki dukungan keamanan yang lebih kuat, namun Indonesia mempertanyakan dampak perjanjian tersebut terhadap stabilitas kawasan dan kedaulatan wilayah mereka.
Menurut Menteri Pertahanan PNG Billy Joseph, Indonesia telah menyampaikan kekhawatiran seputar implikasi pertahanan perjanjian itu. Meski demikian, Australia dinilai telah menjelaskan isi kesepakatan secara terbuka, sehingga sebagian kekhawatiran Indonesia mulai mereda.
Pembentukan Pertemuan Trilateral
Ide pertemuan pertahanan tiga negara muncul dari konsultasi PNG dengan Indonesia. Ketiganya sepakat bahwa transparansi penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga hubungan baik sebagai negara bertetangga.
Pertemuan perdana digelar di Port Moresby dan dihadiri Menteri Pertahanan PNG Billy Joseph, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, dan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin. Australia menilai pertemuan ini sebagai langkah awal untuk membangun kerja sama militer trilateral, meski prosesnya kemungkinan berjalan bertahap.
Sikap Indonesia Mulai Lebih Tenang
Awalnya, Indonesia mengingatkan agar tidak ada perjanjian pertahanan yang memicu persaingan geopolitik di kawasan. Namun dalam beberapa pernyataan resmi, Indonesia kemudian menunjukkan respons yang lebih moderat. Panglima TNI Agus Subiyanto sempat menegaskan bahwa Indonesia dan Australia memiliki komitmen yang sama untuk menjaga stabilitas Indo-Pasifik.
Sumber dari pemerintah Indonesia juga menyebut Australia telah melakukan penjelasan mendalam tentang tujuan Perjanjian Pukpuk sehingga kekhawatiran Jakarta semakin berkurang.
Selain membahas perjanjian baru, PNG juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi Papua Barat yang bisa berpengaruh pada wilayah mereka. Dr Joseph menegaskan PNG menghormati urusan internal Indonesia, namun kekerasan di Papua berpotensi merembet ke perbatasan.
Untuk mencegah ketegangan, PNG mengusulkan pembentukan “zona aman” selebar 10 kilometer di sepanjang garis batas Indonesia–PNG. Area ini diharapkan menjadi wilayah netral tanpa kehadiran militer dan dapat diawasi melalui pos patroli gabungan antara TNI dan PNGDF.
Upaya Membangun Kepercayaan Regional
Pertemuan trilateral ini menjadi langkah strategis bagi ketiga negara untuk memperkuat koordinasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Meski prosesnya membutuhkan waktu, kerja sama ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas, kepercayaan, dan transparansi di wilayah yang sensitif secara geopolitik.