Seputar Indonesia Timur — Kericuhan sempat terjadi dalam aksi 1 Desember mahasiswa Papua di Makassar ketika massa melempari polisi dengan botol dan batu. Namun pendekatan persuasif aparat membuat situasi cepat kembali kondusif.
Kericuhan Pecah saat Massa Aksi Tolak Mundur
Aksi 1 Desember mahasiswa Papua di Makassar, Sulawesi Selatan, sempat memanas setelah sebagian massa menolak instruksi mundur sekitar pukul 10.45 Wita. Ketegangan memicu sejumlah peserta aksi melempari aparat dengan botol air mineral hingga batu ke arah barikade polisi.
Walaupun terjadi serangan, aparat yang berjaga tidak melakukan tindakan balasan. Situasi pun berhasil dikendalikan usai koordinator aksi dan polisi bersama-sama menenangkan massa.
Polisi Terapkan Pendekatan Humanis
Dirintelkam Polda Sulsel Kombes Hajat Mabrur Bujangga menjelaskan bahwa strategi kepolisian berfokus pada komunikasi terbuka dan penanganan yang tidak represif.
“Kami menjaga dialog terbuka, mendengarkan aspirasi mahasiswa, dan memastikan pengamanan tetap proporsional,” ujarnya, Selasa (2/12).
Ia menegaskan bahpendekatan tersebut efektif mengurangi potensi benturan dan menciptakan rasa saling percaya.
Menurut Kombes Hajat, mahasiswa Papua mengapresiasi langsung kehadiran pejabat Polda Sulsel yang turun ke lapangan. Interaksi tanpa jarak dinilai menunjukkan bahwa polisi tidak sekadar menjaga keamanan, tetapi juga menghargai ruang demokrasi.
“Menurut para mahasiswa, kehadiran pejabat yang mau berdialog menunjukkan penghargaan terhadap kemanusiaan dan kebebasan berpendapat,” jelasnya.
Aksi Berlangsung di Sekitar Asrama Mahasiswa Papua
Demonstrasi berlangsung di sekitar Asrama Mahasiswa Papua, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Makassar. Massa mulai berkumpul sejak pukul 08.00 Wita, membentuk barisan dan menyampaikan orasi di sekitar asrama sebelum terjadi ketegangan.
Kericuhan hanya berlangsung singkat dan tidak menimbulkan korban karena kedua pihak memilih menahan diri.
Penanggung jawab aksi, Andarias (23), mengatakan bahwa demonstrasi digelar untuk memperingati Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat 1 Desember. Ia menilai negara tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dialami masyarakat Papua.
“Hari ini adalah refleksi kritis atas kondisi penindasan yang dialami rakyat Papua, yang menurut kami negara belum menyelesaikannya secara substansi,” ujarnya.