Seputar Indonesia Timur — Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Lukman F. Laisa, menyoroti kondisi sejumlah bandara dan lapangan terbang kecil di Papua yang dinilai masih jauh dari standar.
Menurutnya, banyak fasilitas penerbangan perintis belum memenuhi aspek keselamatan dasar karena pengelolaannya belum dikembangkan dan sebagian belum lolos verifikasi.
Situasi ini terlihat merata di berbagai bandara yang berada di tingkat kabupaten hingga distrik di wilayah Papua.
Lukman mengungkapkan bahwa sebagian besar bandara kecil di Papua belum memiliki sertifikasi resmi. Selain itu, banyak di antaranya tidak memiliki pagar pengaman di sekitar landasan pacu. Kondisi tersebut membuat warga dan hewan ternak sering melintas di area runway dan berpotensi membahayakan penerbangan.
“Masih banyak bandara kecil di Papua yang kondisinya memprihatinkan, belum terverifikasi, apalagi tersertifikasi. Sampai saat ini baru 68 bandara kecil yang sudah mendapatkan sertifikasi, dan 153 lapangan terbang yang terverifikasi,” kata Lukman usai membuka Rakorwil Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X Tahun 2025 di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (17/11/2025).
Ia berharap pertemuan regional tersebut bisa mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memperbaiki kondisi bandara kecil, sehingga layanan transportasi udara ke berbagai wilayah dapat berjalan lebih lancar.
Pemerintah Daerah Diminta Tingkatkan Keamanan dan Layanan Bandara
Lukman menekankan pentingnya peningkatan pengamanan di bandara-bandara kecil agar maskapai bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Ia mengingatkan bahwa penerbangan merupakan satu-satunya moda transportasi utama di banyak wilayah Papua.
“Kami berharap koordinasi ini bisa memperkuat pengamanan bandara kecil, dan keluhan pemerintah daerah dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Intan Jaya, Ainer Maisini, menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki 13 lapangan terbang yang tersebar di delapan distrik. Semua lapangan terbang tersebut hanya mampu didarati pesawat jenis caravan, dan membutuhkan dukungan Kementerian Perhubungan untuk peningkatan kualitas runway.
“Intan Jaya ini bergantung sepenuhnya pada transportasi udara. Karena itu, kami berharap runway bisa segera diaspal agar lebih layak digunakan,” katanya.
Harga Tiket Melonjak, Pemda Minta Subsidi untuk Masyarakat
Ainer juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat yang membebani masyarakat. Tarif penerbangan Nabire–Intan Jaya saat ini mencapai Rp 3–4 juta, setara dengan harga tiket Timika–Jakarta.
Ia berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat menyalurkan subsidi agar biaya perjalanan bisa lebih terjangkau.
“Melalui Rakorwil ini kami berharap ada solusi sehingga masyarakat bisa mendapatkan subsidi tiket. Dengan bantuan APBN atau dana provinsi, dampaknya akan langsung dirasakan oleh warga,” ujarnya.