Seputar Indonesia Timur – Diketahui, Polda Papua meminta pemerintah pusat untuk tidak mencairkan alokasi dana desa, khususnya untuk Distrik Nduga.
Permohonan ini berkaitan dengan aksi penyanderaan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya kepada Kapten Philip Mark Mehrtens, Pilot Susi Air.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo khawatir, apabila dana desa yang diberikan, nantinya disalahgunakan untuk mendukung pembelian senjata api ilegal bagi KKB.
“Kalau ini (dana desa) tidak kita blokir, maka dana desa akan mengalir ke desa dan mereka (KKB) mungkin akan terus meminta bantuan. Mungkin untuk membeli senjata, untuk membeli makanan,” kata Benny ketika dikonfirmasi, Kamis (8/6).
Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, sebelumnya memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyelidikan terkait penggunaan dana desa di dua daerah yang jadi wilayah konsentrasi KKB di Papua Barat.
Hal tersebut disampaikan Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat, Kombes Polisi Romylus Tamtelahitu.
“Dua tahun terakhir ada insiden yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Tim lagi menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua kampung di Kabupaten itu,” ujar Romylus di Manokwari, pada 28 Oktober 2022.
Dia menegaskan, sama sekali tidak dibenarkan apabila dana desa mengalir ke kelompok kriminal bersenjata. Romylus menyebut polisi sudah mengidentifikasi beberapa daerah yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
Belum terlalu jelas ada berapa banyak total dana desa tahun 2023, yakni sebesar Rp5 triliun (337 juta dolar AS) untuk Papua yang mengalir untuk pembelian senjata.
Akan tetapi, Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani menjelaskan kepada Reuters dari kasus-kasus senjata ilegal yang di investigasi, 40 persen di antaranya melibatkan penggunaan dana desa. Tetapi, dia tak menjelaskannya secara detail.