Seputar Indonesia Timur – Pada Senin (29/5/2023) kemarin, Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah mengukuhkan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Keenam anggota Badan Pengarah Papua yang dikukuhkan tersebut yakni:
- Alberth Yoku – Provinsi Papua
- Irene Manibuy – Papua Barat
- Yoseph Yanowo Yolmen – Papua Selatan
- Pietrus Waine – Papua Tengah
- Hantor Matuan – Papua Pegunungan
- Otto Ihalauw
“Saudara-saudara terpilih atas dasar kemampuan dan komitmen terhadap Papua. Saudara sekalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” ujar Ma’ruf, Senin, sebagaimana dikutip dari YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ma’ruf mengatakan, Papua merupakan wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi luar biasa, baik sumber daya alam maupun kekayaan budaya.
Akan tetapi, ia mengingatkan jika terdapat tantangan-tantangan yang tak bisa diabaikan, misalnya kesenjangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta isu-isu sosial, politik, hukum dan keamanan.
Ia juga menegaskan, bahwa membangun Papua bukanlah tugas yang mudah sebab dibutuhkan kerja sama, kepedulian, serta partisipasi dari semua pihak.
“Saya mengajak kita semua, termasuk anggota BP3OKP, untuk bekerja sama secara sinergis, menghormati keberagaman, dan membangun Papua berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf yang juga yang menjabat sebagai anggota Badan Pengarah Papua menyampaikan empat pesan kepada para anggota yang baru dikukuhkan.
Empat pesan Ma’ruf
Pertama, anggota Badan Pengarah Papua mesti memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua secara mendalam.
“Perbanyak mendengar agar kita dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan realitas lapangan, serta menjawab harapan dan kebutuhan riil masyarakat Papua,” ujar Ma’ruf.
Kedua, segera bekerja dan bersinergi, ambil langkah-langkah strategis, serta mengharmonisasikan dan menjalankan berbagai kebijakan dalam kerangka percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua.
Ketiga, bangun koordinasi dan sinergi dengan para nenteri, kepala lembaga, kepala daerah, serta pemangku kepentingan terkait untuk meletakkan landasan kuat dalam pembangunan dan penanganan masalah Papua.
Keempat, menjaga integritas, jangan melakukan tindak pidana korupsi dan memanfaatkan jabatan serta kewenangan demi kepentingan pribadi maupun golongan.
Badan Pengarah Papua sendiri memiliki tugas melaksanakan sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua. Di mana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bukan hanya perwakilan Papua, kursi anggota Badan Pengarah Papua juga diisi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara ex officio.