Seputar Indonesia Timur — Aktivitas pertambangan emas menggunakan alat berat di Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, diduga menjadi pemantik bentrokan antarwarga yang berujung pada terbakarnya puluhan rumah.
Kapolda Papua Tengah, Jeremias Rontini, menegaskan bahwa kegiatan tambang tersebut tidak mengantongi izin resmi alias ilegal. Ia memerintahkan seluruh alat berat yang beroperasi di lokasi segera ditarik keluar.
“Saya sudah arahkan agar alat berat yang selama ini beroperasi segera ditarik. Berdasarkan keterangan masyarakat, kehadiran alat berat memicu kericuhan,” ujarnya saat ditemui di Mapolres Mimika, Kamis (26/2/2026).
Menurut Jeremias, sebelum masuknya alat berat, masyarakat Kapiraya hidup berdampingan dan menjalankan aktivitas pendulangan tradisional secara relatif aman. Situasi berubah ketika penambangan ilegal mulai beroperasi di wilayah tersebut.
Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menutup aktivitas tambang dan memastikan alat berat dikeluarkan dari Kapiraya. Langkah ini diharapkan mampu meredakan ketegangan yang terjadi.
Diketahui, aksi saling serang antara dua kelompok warga pecah pada 11 Februari 2026. Insiden tersebut sempat viral di media sosial, memperlihatkan warga membawa panah, parang, hingga senapan angin.
Persoalan Tapal Batas dan Faktor Ekonomi
Sebelumnya, konflik tapal batas wilayah antara Mimika dan Deiyai sempat disebut sebagai pemicu awal ketegangan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah kemudian melibatkan para pemilik hak ulayat dalam proses penyelesaian, khususnya untuk memperjelas batas wilayah adat melalui kesepakatan bersama.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Provinsi Papua Tengah sekaligus Ketua Tim Penanganan Konflik Kwamki Narama dan Kapiraya, Marthen Ukago, menyampaikan bahwa persoalan batas wilayah memang menjadi isu yang tampak di permukaan. Namun, ia menduga konflik tidak berdiri sendiri.
Menurutnya, faktor ekonomi serta keberadaan pihak-pihak tertentu di lokasi tambang juga perlu menjadi perhatian dalam penyelesaian konflik. Pemerintah provinsi berkomitmen memantau berbagai aktivitas yang berpotensi memicu gesekan agar penanganan konflik tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyasar akar persoalan.
Langkah penertiban tambang ilegal dan penarikan alat berat kini diharapkan dapat menjadi titik awal meredam konflik serta memulihkan kondisi keamanan di Kapiraya, Mimika.